Kota Malang, ZonaNusantara – Ketegasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali mendapat sorotan tajam.
Kendati pemerintah kota telah memiliki strategi pengawasan, implementasinya di lapangan dinilai masih belum optimal.
Sorotan ini disampaikan oleh Pemerhati Tata Pemerintahan Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana.
Berdasarkan pantauan dilapangan hingga 25 Agustus 2026 malam, jumlah PKL yang berjualan di Jalan Surabaya, khususnya di kawasan sekitar Universitas Negeri Malang (UM) justru semakin bertambah banyak.
Pria yang akrab disapa Angga ini menjelaskan bahwa kondisi tersebut kini mulai membahayakan keselamatan pengendara yang melintas.
Lantaran para PKL menggunakan Badan jalan, yang mengakibatkan akses jalan semakin menyempit, hal itu mengganggu arus lalulintas, terlebih parkir kendaraan pembeli turut menutup badan jalan.
Angga menilai, meski Pemkot Malang memiliki regulasi, tindakan penertiban yang tegas namun humanis sangat mendesak untuk segera direalisasikan.
Sebagai solusi jangka panjang, Angga menyarankan agar Pemkot Malang tidak berjalan sendiri, melainkan menggandeng pihak Universitas Negeri Malang (UM) untuk menata ulang keberadaan para pedagang.
“Pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak kampus UM untuk membuat jalur khusus PKL yang diletakkan di belakang pedestrian. Sehingga UMKM tetap terakomodir dan terdata dengan baik,” ujar Angga, Rabu (26/8/2026).
Melalui skema tersebut, tidak akan ada lagi praktik pemindahan lapak sepihak tanpa izin resmi dari Pemkot maupun pihak kampus.
Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menghadirkan win-win solution untuk menegakkan Perda secara tegas demi ketertiban umum, sementara ruang bagi pelaku UMKM untuk mencari nafkah tetap terlindungi tanpa mengorbankan keselamatan pengguna jalan.
