Kabupaten Malang, ZonaNusantara – Stabilitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malang tengah menghadapi ujian berat.
Kursi birokrasi tertinggi yang seharusnya menjadi motor penggerak pelayanan publik dan lambang netralitas aparatur, kini disinyalir beralih fungsi menjadi kendaraan politik demi memuluskan ambisi personal Sekretaris Daerah (Sekda) Budiar Anwar menuju kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029.
Isu panas ini telah mengguncang fondasi internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, sekaligus menuntut ketegasan sikap dari berbagai pihak demi menjaga marwah birokrasi dari cengkeraman kepentingan pragmatis.
Langkah awal ambisi politik tersebut terendus melalui upaya intensif Sekda dalam menggalang kekuatan di luar jalur birokrasi normal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, gerilya politik ini digerakkan melalui sebuah konsultan yang diinisiasi oleh seorang kontraktor berinisial SJ.
Keterlibatan aktor non-pemerintah dalam merancang peta kekuatan birokrasi ini menuai kritik tajam.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah publik mengenai independensi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta potensi konflik kepentingan antara proyek-proyek pengadaan barang/jasa dengan syahwat politik kekuasaan.
Mobilisasi dukungan yang dibangun dikabarkan tidak berjalan secara organik, melainkan diwarnai oleh tekanan psikologis yang masif terhadap para pejabat di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Beredar kabar di internal Pemkab Malang bahwa para kepala dinas dihadapkan pada bayang-bayang ancaman pergeseran atau pencopotan jabatan, apabila dinilai tidak loyal atau ‘tidak patuh’ pada arahan di luar kedinasan yang diberikan.
Praktik semacam ini dinilai mencederai prinsip good governance serta merusak iklim profesionalisme kerja ASN.
Situasi kian meruncing ketika muncul dugaan adanya persekongkolan tingkat tinggi antara sang Sekda dengan oknum legislator Kabupaten Malang.
Aliansi senyap ini diindikasikan memiliki agenda terselubung untuk melemahkan, bahkan berupaya menjatuhkan posisi Bupati HM Sanusi dari kursi kepemimpinan eksekutif.
Ketika posisi birokrat karier tertinggi justru bermanuver di tikungan untuk melemahkan pimpinan tertingginya, integritas kepemerintahan daerah dinilai sedang mengalami darurat moral yang akut.
Menanggapi dinamika panas ini, Pemerhati Tata Pemerintahan Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana, memberikan pandangannya.
Pria yang akrab disapa Angga ini menegaskan, bahwa dinamika politik adalah hal yang wajar, namun tahun 2029 masih terlalu jauh untuk menarik spekulasi birokrasi ke ranah praktis.
“Politik memang dinamis, dan tahun 2029 masih panjang. Mesin politik belum dinyalakan tapi banyak spekulasi terkait calon 2029. Semoga saat ini Sekda Kabupaten Malang masih tetap fokus akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekda, agar roda pemerintahan Kabupaten Malang berjalan lancar,” tukasnya Angga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait dalam pusaran isu ini, termasuk Sekda Budiar Anwar, masih dalam upaya konfirmasi untuk memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan dinamika internal yang sedang terjadi di Pemkab Malang.
