Kota Malang, ZonaNusantara – Proyek pembangunan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang senilai Rp 2,8 miliar dengan kode paket 10131716000 kini berada dalam pusaran kontroversi.
Proses tender yang seharusnya transparan kini menuai sorotan tajam menyusul diskrepansi data yang mencolok dan perubahan pemenang lelang di tahapan krusial.
Ketidakpastian menyelimuti proyek ini setelah posisi pemenang tender beralih secara mendadak dari CV VIVA TUNGGAL kepada CV REXA BANGUN UTAMA pada fase penetapan berkontrak, meskipun sebelumnya CV VIVA TUNGGAL sempat dinyatakan sebagai pemenang pada tahap evaluasi teknis.
Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, S.AP., mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi dari Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Malang, dr. Rina Istarowati, dan pihak RSUD berdalih bahwa perubahan pemenang dilakukan berdasarkan hasil survei lapangan yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi.
“Saat tender pertama, pihak RSUD melakukan tinjauan ke kantor dan gudang vendor. Katanya punya gudang di Gresik atau Sidoarjo, ternyata saat dicek tidak ada. Begitu juga kantor yang katanya di Bekasi atau Tangerang, hasilnya nihil. Itulah yang menjadi dasar evaluasi untuk melakukan tender ulang atau menggeser ke cadangan,” ujar Eko saat ditemui, usai hearing, Kamis (16/7/2026)
Namun, narasi tersebut berbanding terbalik dengan informasi yang beredar. Terdapat klaim bahwa vendor yang bersangkutan sebenarnya memiliki kantor dan gudang, namun terjadi perpindahan alamat yang belum terupdate secara administratif.
Hal ini memicu pertanyaan mengenai validitas proses “verifikasi” yang dilakukan panitia tender.
Di balik pergantian pemenang, muncul dugaan intervensi dari konsultan perencana atau pengawas yang dianggap memengaruhi proses tender dengan dalih harga penawaran yang “terlalu rendah.”
Kecurigaan publik semakin menguat mengingat perpindahan pemenang ini terjadi di menit-menit akhir.
Eko Herdiyanto mengakui adanya tekanan waktu terkait pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar segera terserap.
“Memang ada desakan durasi waktu. Jika tidak segera, dana tersebut terancam ditarik. Itulah alasan prosedur ‘naikkan cadangan’ dilakukan. Tapi memang, perkara apakah vendor pertama benar-benar tidak punya gudang atau hanya masalah perpindahan alamat, ini yang masih menjadi titik debat,” jelas Eko.
Menyikapi adanya somasi yang dilayangkan oleh pihak CV VIVA TUNGGAL, Eko menegaskan bahwa transparansi adalah harga mati. Pihaknya meminta agar RSUD tidak mengabaikan potensi masalah hukum yang mungkin timbul akibat kecacatan prosedur.
Komisi D DPRD Kota Malang memberikan beberapa catatan tegas bagi pihak RSUD supaya mematuhi regulasi, dan seluruh tahapan lelang harus berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Supaya dapat terhindar dari permasalahan hukum, karena itu adalah prioritas utama,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Eko, dirinya meminta kepada RSUDnKota Malang untuk wajib mampu membuktikan secara data apabila melakukan diskualifikasi terhadap pemenang pertama, agar tidak terkesan ada praktik pengkondisian.
Pembangunan fasilitas kesehatan berupa gedung Ruang Cathlab, CT Scan dan Pemeliharaan Ruang Citotoxic harus segera berjalan agar bantuan alat kesehatan (Alkes) dari Kementerian Kesehatan dapat segera diserap dan dimanfaatkan untuk pelayanan publik.
“Harapan kami jelas, proyek harus berjalan sesuai hasil lelang yang dibenarkan aturan. Perkara pemenang A, B, atau C, itu teknis. Yang penting, jangan sampai ada ‘cawe-cawe’ yang mencederai integritas pengadaan barang dan jasa,” pungkas Eko.
Hingga berita ini diturunkan, publik menanti bukti konkret mengenai validitas hasil evaluasi yang dilakukan RSUD Kota Malang, serta jawaban atas somasi yang diajukan oleh vendor yang merasa dirugikan.
Kredibilitas RSUD kini dipertaruhkan dalam memastikan proyek strategis ini bebas dari praktik tidak sehat.
