BONE–Suasana penuh haru menyelimuti Sekretariat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Forum Pendamping dan Pemerhati Anak Indonesia (FP2AI) Kabupaten Bone saat penyerahan ijazah Program Kesetaraan Paket A, B, dan C yang digelar Rabu, 18 September 2024. Acara tersebut menjadi momen bersejarah bagi para peserta didik yang berhasil menyelesaikan pendidikan non-formal setelah melalui berbagai tantangan.
Acara penyerahan ijazah ini dihadiri langsung oleh Andi Muh. Salam, anggota DPRD Kabupaten Bone dari Partai Nasdem, serta pejabat penting lainnya seperti Kasi Pengembangan Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Ichsan, S.Pd., perwakilan Bappeda Bone, dan pemerintah Kelurahan Bukaka. Momen tersebut sekaligus menjadi refleksi perjalanan panjang PKBM FP2AI di bawah kepemimpinan Mastiawati, SH, yang telah konsisten berjuang mengembalikan anak-anak putus sekolah ke jalur pendidikan.
Mastiawati, SH, Kepala PKBM FP2AI Kabupaten Bone, menceritakan sejarah awal terbentuknya lembaga ini. “PKBM FP2AI awalnya adalah LSM pemerhati anak. Sejak 2012, kami memulai pendampingan bagi pekerja anak melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi,” ungkap Mastiawati. Dalam rentang tujuh tahun, sebanyak 1.617 pekerja anak berhasil dibimbing dan dikembalikan ke bangku sekolah formal atau mengikuti pendidikan kesetaraan.
Melihat tingginya jumlah anak putus sekolah di Bone, FP2AI kemudian disarankan oleh Dinas Pendidikan untuk bertransformasi menjadi PKBM. Sejak saat itu, PKBM FP2AI terus berkembang dengan fokus pada program pengentasan anak putus sekolah. Bahkan, pada 2023, PKBM FP2AI tercatat sebagai penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) terbesar kedua di Sulawesi Selatan, dengan total dana hampir 1,4 miliar rupiah.
Keberhasilan PKBM FP2AI tidak lepas dari pendekatan personal dan motivasi yang intens diberikan kepada para siswa. “Perjuangan mengembalikan anak bersekolah di pendidikan kesetaraan berbeda dengan pendidikan formal. Di sini, anak-anak selalu dikontrol, diberi semangat, dan motivasi agar mereka terus semangat belajar,” jelas Mastiawati.
“Alhasil, lulusan program kesetaraan, khususnya Paket C yang setara dengan pendidikan SMA, banyak yang sudah meraih pekerjaan, terutama di kawasan industri Morowali dan Kalimantan,” katanya.
PKBM FP2AI Kabupaten Bone tidak hanya beroperasi di pusat kota, tetapi juga tersebar di delapan kecamatan, seperti Bontocani, Mare, Sibulue, dan Cenrana. Bahkan, PKBM ini juga memiliki kelas khusus di Lapas dan kelas jauh di Tanete Riattang Timur, dengan tutor-tutor setempat yang membimbing para siswa secara langsung.
Tahun ini, sebanyak 609 peserta didik berhasil menyelesaikan pendidikan, terdiri dari 2 orang untuk Paket A, 206 orang untuk Paket B, dan 401 orang untuk Paket C. Menurut Mastiawati, sebagian besar peserta didik berasal dari sekolah formal yang terpaksa berhenti di tengah jalan.
Ke depan, Mastiawati mengungkapkan akan terus mengembangkan inovasi dalam pendidikan kesetaraan. PKBM FP2AI tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti dunia usaha, BNN untuk rehabilitasi sosial pecandu, Baznas, serta lembaga lainnya terkait kesehatan reproduksi dan pencegahan bullying.
Salah satu cerita inspiratif yang lahir dari PKBM FP2AI adalah Selfi, jebolan LIDA asal Desa Tawaroe, Kecamatan Dua Boccoe, yang berhasil menyelesaikan Paket C. Kisah Selfi membuktikan bahwa pendidikan kesetaraan dapat membuka banyak pintu kesempatan, termasuk dalam dunia hiburan.
“Terima kasih kepada para tutor yang telah menginisiasi dan menjalankan kegiatan ini dengan penuh semangat. Kami berharap PKBM ini terus maju dan memberi dampak positif bagi anak-anak putus sekolah di Kabupaten Bone,” pungkas Mastiawati penuh haru.
Dengan berbagai pencapaian ini, PKBM FP2AI Kabupaten Bone menjadi bukti nyata bahwa pendidikan kesetaraan dapat menjadi jalan kedua bagi mereka yang terhalang pendidikan formal, membawa harapan baru bagi masa depan generasi muda Bone.
Sementara itu, Andi Muh. Salam, mantan anggota DPRD Kabupaten Bone dari Komisi IV, turut memberikan apresiasinya. Sebagai seseorang yang selama lima tahun duduk di komisi yang bermitra dengan bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan, ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk mencapai keberhasilan program-program pemerintah.
“Inilah harapan kami sejak lama, program pendidikan seperti ini membawa energi positif bagi kita semua. Kami di DPRD selalu mendukung program pemerintah yang bertujuan mengentaskan anak putus sekolah, karena ini merupakan salah satu indikator peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bone,” ujar Andi Muh. Salam.
Selain itu, ia juga mengungkapkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) FP2AI sebagai sarana rehabilitasi sosial, termasuk dalam penanganan masalah narkotika. Andi Muh. Salam bahkan menyebut dirinya sebagai salah satu inisiator Peraturan Daerah (Perda) pencegahan narkotika pada 2021.
“Kami berharap di setiap kecamatan ada proses pembelajaran PKBM. Jika ada kendala, DPRD akan selalu siap mendukung, khususnya dalam hal yang menyangkut pendidikan sebagai salah satu tolok ukur IPM,” katanya dengan tegas.
Tidak hanya dalam bidang pendidikan, Andi Muh. Salam juga mengenang prestasi penting yang dicapai bersama pemerintah daerah selama ia bertugas di DPRD, khususnya di bidang kesehatan. Salah satu pencapaian terbesar adalah program layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Kabupaten Bone, yang berhasil diwujudkan pada 2022.
“130 miliar telah dialokasikan untuk membiayai layanan kesehatan di Kabupaten Bone. Kabupaten Bone adalah satu-satunya yang mencapai Universal Coverage, di mana seluruh warganya mendapatkan jaminan layanan kesehatan. Ini adalah perjuangan DPRD dan pemerintah daerah sejak 2019, dan menjadi salah satu pencapaian paling berkesan bagi masyarakat,” tambahnya.
Dengan sinergi yang kuat antara pendidikan dan kesehatan, Kabupaten Bone telah menunjukkan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Harapan besar kini tertuju pada upaya bersama untuk memastikan tidak ada lagi warga yang tidak memiliki ijazah dan semua masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Kasi Pengembangan Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Ichsan SPd mengungkapkan bahwa Program pendidikan non-formal semakin diakui pentingnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu contoh nyata adalah upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, khususnya melalui Paket kesetaraan yang bertujuan memberantas anak putus sekolah.
Ichsan menyampaikan harapannya agar lulusan Paket C bisa bekerja di luar karena mereka telah dibekali dengan berbagai keterampilan.
“Lulusan Paket C telah dibina melalui berbagai pelatihan keterampilan. Mereka harus yakin, ijazah yang mereka peroleh setara dengan ijazah formal. Jangan lupakan FP2AI yang telah memberikan pembinaan selama ini. Kami berharap para lulusan berani melangkah ke dunia kerja dan yakin dengan kemampuan mereka,” ungkap Ichsan.
Tidak hanya itu, Ichsan juga mengapresiasi keberadaan Forum Komunikasi Pendidikan Masyarakat (FKPB) FP2AI, yang terus konsisten dalam membina anak-anak putus sekolah di Kabupaten Bone. “Peran FKPB FP2AI sangat besar dalam mendukung upaya pemerintah mengentaskan anak putus sekolah. Ini merupakan langkah konkret untuk mendongkrak angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Bone,” tambahnya. (*)
