MALANG – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang memastikan ketersediaan Pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang masih aman.
Kepala Dinas DTPHP Dr Budiar mengatakan pupuk bersubsidi masih aman dan tidak ada kelangkaan.
“Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang masih aman, tidak ada kelangkaan pupuk,” ucap Kepala DTPHP Kabupaten Malang, Budiar, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (22/02).
Budiar menjelaskan, yang menjadi kendala, pendistribusian di kios-kios resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli pupuk subsidi dari gudang penyuplai.
“Pada prinsipnya pupuk subsidi masih aman, cuma pendistribusian di kios-kios resmi yang menjual pupuk subsidi tersendat modal, karena belum ada petani yang bayar pupuk, jadi kios-kios itu tidak mungkin nalangi dulu karena bulan lalu petaninya belum bayar,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Budiar, karena kios-kios resmi pupuk bersubsidi tersebut tidak menjual pupuk, maka para petani mengira kios resmi penjual pupuk bersubsidi yang stoknya kosong sebagai kelangkaan pupuk.
“Karena kios-kios itu telat nebus akhirnya (stoknya) pupuk bersubsidi kosong, jadi di Kabupaten Malang pupuk bersubsidi tidak langka, dan masih aman,” tegasnya.
Akan tetapi, tambah Budiar, pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang secara total tidak terserap dari suplai yang disediakan pemerintah, karena banyak petani yang lebih memilih pupuk non-subsidi.
“Pupuk subsidi itu yang terserap hanya 76 persen dari suplai di gudang distributor. Jadi, tidak kalau langka. Hanya banyak yang tidak kebeli, karena para petani banyak yang beralih ke non-subsidi,” tandasnya.
Sebab, Budiar menegaskan, Pemerintah tidak menyediakan pupuk sesuai kebutuhan lahan pertanian para petani, makanya para petani Kabupaten Malang lebih memilih pupuk non-subsidi.
“Contohnya, jika petani itu punya satu hektare lahan pertanian. Kan biasanya kebutuhannya 4 kuintal untuk tanamannya lebih hijau. Lah ini pemerintah cuma menyediakan dua kuintal saja pupuk bersubsidi. Akhirnya mereka beralih ke non-subsidi untuk memenuhi sisa lahannya,” pungkasnya.
