BONE–Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 semakin mendekat, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, diperkirakan akan menghadapi tantangan serius terkait praktik politik uang. Isu ini mencuat setelah hasil survei terbaru dari Lensa Indonesia Research and Consulting menunjukkan kecenderungan signifikan di antara responden yang mendukung politik uang dalam Pilkada mendatang.
Survei yang dilakukan antara 1-15 Juli 2024 dan dianalisis pada 16-20 Juli 2024 tersebut melibatkan 800 responden dari 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Hasilnya mengungkap adanya kecenderungan dukungan terhadap praktik politik uang, yang mencerminkan ancaman serius terhadap integritas demokrasi di wilayah ini.
Dalam acara diskusi bertajuk Ngopi (Ngobrol Pilkada) yang diselenggarakan oleh Boneku.com, anggota Bawaslu Bone, Nur Alim, mengungkapkan keprihatinannya terkait hasil survei ini. “Kita harus waspada. Kalau survei ini betul, maka kita harus bersama-sama mencegahnya. Bukan cuma Bawaslu, tetapi juga lembaga lain seperti pers, lembaga swadaya masyarakat, dan yang lainnya,” tegasnya.
Nur Alim menekankan pentingnya peran berbagai pihak dalam mencegah politik uang. Bawaslu sebagai pengawas pemilu memang memiliki tanggung jawab besar, namun tanpa dukungan dari lembaga lain, upaya ini akan sulit mencapai hasil yang optimal.
Pers, sebagai pilar keempat demokrasi, memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan informasi kepada publik. Melalui pemberitaan yang akurat dan tajam, pers dapat mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang dan mengingatkan pemilih untuk memilih berdasarkan visi, misi, dan program kerja calon, bukan karena uang.
Survei dari Lensa Indonesia Research and Consulting ini seharusnya menjadi peringatan dini bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bone. Pers tidak boleh terlena dengan hasil survei, tetapi justru harus mengambil peran aktif sebagai kontrol sosial dan pencerah bagi masyarakat. Pemilih harus didorong untuk menolak segala bentuk politik uang yang merusak tatanan demokrasi.
Dengan Pilkada yang tinggal hitungan bulan, waktu semakin sempit. Kekuatan masyarakat sipil, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan media, perlu bersatu untuk memastikan bahwa proses demokrasi ini berjalan dengan adil dan bebas dari pengaruh uang. Integritas pemilu harus dijaga agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan karena intervensi kekuatan uang atau oligarki. (*)
