JAKARTA- Potret pendidikan di negeri ini masih buram. Jumlah kepala desa di Indonesia, yang mengenyam pendidikan hingga SMP mencapai 17 persen atau sebanyak 16.491 dari 74.962 desa di indonesia. Selebihnya tamatan SD, hanya lima persen. Jika diakomulasi, tingkat pendidikan kepala desa di Indonesia masih rendah, yakni 22 persen.
Demikian disampaikan Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri, Dr. Paudah ketika tampil sebagai pemateri utama pada web seminar bertajuk webinar, Rabu (16/02).
Webinar tentang peningkatan kapasitas aparatur desa secara digital, diikuti peserta lintas kementerian/lembaga, dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada 33 provinsi dan dinas PMD kabupaten se- Indonesia.
Paudah menjelaskan, potret 74.962 desa di Indonesia masih didominasi kepala desa dengan tamatan SMA yakni 63 persen, sedangkan tamatan sarjana sebanyak 15 %.
Dikatakan berdasarkan data tersebut Ditjen bina pemerintahan desa melalui Direktorat fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa mengarahkan kebijakan demi terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara terarah, terukur terstandar yang berkelanjutan di seluruh desa wilayah NKRI.
Menurutnya, untuk mencapai target aparatur yang handal dan kuat maka semua aktor pemangku kepentingan perlu dilibatkan, mulai dari pemerintah pusat, balai balai pelatihan, pemerintah Provinsi, universitas, LSM, Pemerintah Kabupaten, pemerintah kecamatan dan masyrakat sipil.
“Pemerintah pusat tidak akan mampu untuk berjalan sendiri dengan jumlah desa yang mencapai 74.962 desa dengan jumlah perangkat desa sebanyak 899.544 orang dan perangkat BPD mencapai 524.734” ujar Paudah.
Ia menjelaskan, ditjen Bina Pemdes berupaya meningkatkan kapasitas aparatur desa dengan tiga kemampuan yakni kemampuan dasar berupa menyusun regulasi desa, Kemampuan manejerial yakni manajemen SDM, dan manajemen pelayanan serta Kemampuan teknis yakni kemampuan adminsitrasi desa, perencanaan, anggaran dan pelayanan publik.
Paudah menegaskan pelatihan akan disesuikan dengan tingkat kompetensi,aparatur desanya yang berada pada level dasar, menengah dan lanjut. Untuk kedepannya sebagain besar pelatihan aparatur desa akan dilaksankan secara digital melalui Learning Managemen System (LMS) yang dikembangkan Ditjen Bina Pemdes,Kemendagri.
Perangkat LMS akan menyajikan banyak konten yang bisa diakses aparatur desa sebagai bahan belajar dan komunikasi.
“Kemendagri mengembangkan metodologi pembelajaran yang terstandar serta kreatif dan inovatif, penyelenggaraan LMS merupakan salah satu bentuk strategi pembelajaran yang dikembangkan direktorat fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa yang bisa diakses lewat https://lmspemdes.kemendagri.go.id “ ujarnya.
