Kota Malang – Fraksi Nasdem-PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang secara keseluruhan menerima dan menyetujui dokumen RPJMD Kota Malang 2025–2029 dengan catatan.
Catatan tersebut yakni tentang optimalisasi potensi fiskal daerah melalui improvisasi, regulasi baru, dan peran aktif BUMD, yang telah masuk dalam visi dan misi Wali Kota Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin.
Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi mengatakan, dokumen RPJMD tersebut sangat penting, karena representasi dari nilai-nilai perjuangan partai pengusung pasangan Wali Kota Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin telah tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029 itu.
“Dokumen RPJMD itu bukan sekadar dokumen administratif, tapi representasi dari nilai-nilai perjuangan partai pengusung yang dititipkan saat memberikan rekomendasi kepada Pak Wahyu dan Pak Ali (Wali Kota dan Wakil Wali Kota). Harapan kami, nilai itu berkolaborasi dalam program nyata,” ucapnya, saat ditemui awak media, Kamis (20/7/2025).
Menurut Dito, RPJMD itu sudah cukup luar biasa secara kualitatif. Namun, ada catatan penting terkait proyeksi fiskal yang dianggap masih belum optimal.
“Kita meyakini Kota Malang seharusnya bisa menyentuh APBD lebih dari Rp 3 triliun. Tapi dalam dokumen hanya tertulis Rp 2,1 triliun. Kami optimistis angka itu bisa digenjot,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Dito, pihaknya juga mengingatkan bahwa sejumlah janji kampanye harus diwujudkan sepenuhnya dalam program prioritas, seperti bantuan Rp 50 juta per RT, beasiswa gratis, seragam gratis, penyelenggaraan 1.000 event, hingga penyelesaian masalah banjir dan kemacetan.
“Lima program unggulan itu akhirnya masuk dalam RPJMD, dan kami akan ikut bertanggung jawab untuk mengawalnya,” tegasnya.
Sementara, anggota fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang Muhammad Dwicky Salsabil Fauza menekankan tentang pentingnya memaksimalkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Tugu Artha dan Tugu Aneka Usaha.
“BUMD seharusnya mendapat perhatian khusus dari kepala daerah. Perlu suntikan modal dan inovasi agar bisa jadi sumber PAD yang signifikan,” ujarnya.
Sedangkan, Politisi PSI, Donny Victorius juga memiliki pandangan serupa dan menegaskan untuk janji kampanye tanpa banyak alasan.
“Apapun bentuk efisiensi yang dilakukan, janji wali kota dan wakilnya harus ditepati. Karena itulah kontrak sosial dengan masyarakat,” tandasnya.
