BONE–Sri Rahayu Usmi, Ketua APDESI Sulawesi Selatan, mengecam keras Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 412.2/11938/DPMD tanggal 9 Oktober 2023 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024. Ia menilai kebijakan tersebut telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan di seluruh Sulawesi Selatan.
Usmi bahkan meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk mencopot PJ Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin.
“Saya, sebagai Ketua APDESI Sulsel, menolak keras kebijakan yang tidak rasional dan meminta agar Presiden mencopot PJ Gubernur Sulsel yang telah membuat keresahan dan kegaduhan,” tegasnya.
Salah satu poin yang menjadi perdebatan adalah program penanaman pisang massal di seluruh Sulawesi Selatan dengan alokasi dana desa hingga 40 persen. Para kepala desa di Sulsel menganggap hal ini tidak masuk akal karena alokasi dana desa sudah diatur secara struktural sesuai petunjuk dari Kementerian Desa.
Ayu, panggilan akrab Ketua APDESI Sulsel, menilai bahwa PJ Gubernur telah melanggar aturan dengan mengeluarkan surat edaran terkait prioritas tanaman pisang, yang bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pusat mengenai penggunaan dana desa. Ayu menekankan pentingnya memahami kultur tanah Sulsel sebelum mengadopsi tanaman tertentu, terutama jika menganggarkan anggaran sebesar 1 Triliun. Ia khawatir jika kebijakan ini gagal, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Ayu memberi contoh dari Kabupaten Enrekang yang terkenal dengan tanaman bawangnya, yang akan dikorbankan jika kebijakan ini dilanjutkan. Tanaman bawang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, sementara tanaman pisang dianggap tidak sebanding.
APDESI Sulsel mengancam akan menggelar unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan ribuan kepala desa di Sulawesi Selatan jika kebijakan PJ Gubernur tidak dicabut atau ditarik karena telah meresahkan dan membuat kegaduhan bagi seluruh kepala desa.
Sri Rahayu Usmi menilai bahwa PJ Gubernur seharusnya melibatkan semua pihak terkait sebelum mengambil kebijakan, dan tidak seharusnya membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi geografis setiap daerah. Ia juga mengkritik sikap kepala dinas PMD Provinsi yang mendukung kebijakan yang dianggapnya tidak rasional.
Polemik ini semakin memanas di Sulawesi Selatan, dan masyarakat menantikan perkembangan selanjutnya mengenai penyelesaian konflik ini. (*)
