Oleh Yosef Naiobe
Bertindak bodoh, seringkali menjelma menjadi virus yang dapat menyerang logika dan menghancurkan akal sehat para cerdik pandai.
Kebodohan tidak terbatas pada mereka yang tidak berpendidikan. Mereka yang berpendidikan tinggi pun, tidak luput dari cara bertindak bodoh, tidak cermat dan ngaur.
Orang- orang cerdas yang berpendidikan tinggi sering bertindak bodoh dan kontradiksi. Kepintaran standarnya bukan pendidikan semata.
Peneliti, Reza A.A Wattimena mengatakan kebodohan orang cerdas seringkali tidak kritis dan seringkali juga penuh dengan kontradiksi. Ia mencontohkan, mereka mengaku membela rakyat dengan mencuri uang rakyat. Contoh lain, mereka (orang cerdas) mengaku melestarikan hutan dengan merusaknya.
Inilah kebodohan orang-orang cerdas. Jangan terpesona dengan gelar pendidikan tinggi, ataupun jabatan tinggi. Sebenarnya, merekalah justru perusak kehidupan sosial maupun alam, tempat kita semua hidup. Jika kebodohan orang-orang cerdas ini didiamkan, dunia kita akan hancur.
Pandangan Reza A.A Wattimena tentang kebodohan, merajut benang merah dengan kejadian di Kabupaten Timor Tengah Utara, provinsi Nusa Tenggara Timur.
Para pejabat otoritas yang menggunakan haknya untuk menentukan nasib pegawai tidak tetap di daerah itu, justru memicu kegaduhan dan menuai aksi protes. Mereka meminta pejabat berwenang bertanggung jawab.
Fakta fakta seperti orang tidak ikut wawancara namun mendapatkan nilai atau peserta yang mendapatkan nilai tertinggi tapi tidak lulus, termasuk ada peserta satu diri dengan identitas ganda, cuma beda nomor urut adalah cara- cara kerja orang dungu. Penilaian biasanya berdasarkan standar tertentu bukan menggunakan logika terbalik.
Kecerobohan yang ditunjukkan pejabat di daerah menurut hemat saya mencederai akal sehat dan tidak menghargai intelektualitas orang lain. Konsekuensinya ibarat kobaran api yang membakar sampah lantas menyambar gedung mewah. Orang-orang cerdas seringkali melakoni jalan hidup sebagai manusia bodoh.
Peristiwa Rabu, 6 April 2022, adalah pertunjukan sebuah drama yang sangat dramatis. Pejabat Sekretaris Daerah, Fransiskus Fay SPt MSI mengumumkan hasil seleksi yang carut marut tanpa memeriksa naskah otentik yang masuk kategori lembaran negara dan sangat rahasia. Ketidakcermatan ini secara tidak langsung ikut melegatimasi peserta yang seharusnya tidak layak diterima.
Sebagai pejabat negara yang berpendidikan tinggi, Fransiskus Fay semestinya bertindak hati-hati, cermat dan cerdas. Apalagi menyangkut nasib orang lain yang melekat erat hak untuk hidup layak sebagaimana amanat konstitusi negara. Tidak asal tandatangan lalu dinilai beres.
Dalam tulisan ini saya tidak menyalahkan Fransiskus Fay. Kesalahan ini tercipta dari hulunya. Mulai dari keputusan bupati David Juandi untuk merekrut pegawai tidak tetap, (PTT). Karena itu wajar jika Fransiskus Fay, bisa berkelit dengan mengatakan “Saya hanya tandatangan saja,”.
Alasan yang seakan akan masuk akal ini saya menganalogikannya sebagai sebuah pembenaran secara membabi buta, kalau tidak mau disebut melarikan diri dari tanggung jawab.
Sebagai orang nomor satu di jajaran birokrasi, Fransiskus Fay semestinya jauh lebih cerdas dan cermat karena ia memenuhi kriteria kepintaran yang menghantarnya layak untuk menduduki jabatan tersebut.
Dalam kasus ini, rakyat pun bisa menilai kinerja bupati dan wakil bupati Eusabius Binsasi. Tidak elok, bupati dan wakil bupati, menutup mata atau memainkan jurus cuci tangan, lantas melempar tanggung jawab ke instansi teknis semisal Badan Kepegawaian Daerah atau bahkan panitia.
Begitulah kura-kura.
Yosef Naiobe, asal Kabupaten Timor Tengah Utara, wartawan dan penulis sastra kerja di Jakarta. Pernah meraih juara 2 Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) Hari Pers Nasional (HPN). Dua kali menolak tawaran beasiswa. Satu diantaranya di Luar Negeri dengan program studi Budaya dan Konflik Agama.
