JAKARTA– Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha menegaskan siap bersinergi dengan Asosiasi Pekerja Migran Indonesia sektor Kemaritiman dan Perikanan (APMI-KP) untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi para PMI sektor kelautan, termasuk memberikan agar para PMI dapat menuntut hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja. Judha juga mengapreasi kehadiran dan misi kemanusiaan APMI KP untuk memperjuangkan harkat dan martabat para PMI, khususnya di sektor Kemaritiman dan Perikanan.
“Kami mengapresiasi kehadiran APMI KP Semoga hadirnya asosiasi ini bisa memberi dampak positif dan membantu pemerintah mengurangi berbagai permasalahan yang terjadi, khususnya bagi para pekerja Migran sektor kemaritiman dan perikanan,” kata Judha Nugraha saat menerima pengurus APMI KP di kantornya, Selasa lalu.
Judha mengakui bahwa hingga saat ini belum ada kerjasama yang efektif antar Lembaga dan organisasi masyarakat dalam rangka penyelesaian masalah pekerja migran yang bekerja di dalam maupun luar negeri. Kehadiran APMI KP akan memperkuat pemerintah dalam melakukan perlindungan dan advokasi terhadap para PMI, khususnya di sektor Kemaritiman dan perikanan.
Gabriel Goa selaku Dewan Pembina APMI-SKP dihadapan Dirjen Yudha mengatakan, APMI–SKP resmi didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Nonember 2021 berkedudukan di ibukota Negara di Jakarta dengan semboyan “Hidup Berarti Perjuangan.”
Gabriel menjelaskan, APMI–SKP memiliki rasa tanggungjawab sebagai sesama anak bangsa untuk mencari solusi permasalahan yang sering kali dihadapi oleh pekerja migran indonesia, terutama kepada mereka yang mencari kehidupan yang layak di lautan sebagai Pekerja Migran di Luar Negeri terutama di kapal-kapal asing.
“Bahwa, APMI–SKP hadir untuk ikut bertanggungjawab mempersiapkan SDM unggul di poros maritim dan melakukan advokasi, dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang tersebar di berbagai kapal-kapal asing di seluruh dunia, menyangkut kelaikan kapal, keamanan, keselamatan, kesehatan, pemenuhan hak-hak dasar dan memperoleh jaminan hukum. Bahwa, pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia merupakan pelindungan warga negara semestinya mendapatkan tempat utama dalam setiap dinamika bernegara, termasuk terhadap para pekerja migran Indonesia”, ungkap Gabriel.
APMI–SKP sebagai Organisasi, lanjut Gabriel, merupakan mitra pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkepentingan yang berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia di sektor kemaritiman dan perikanan yang bertanggungjawab, akuntabel, transparan dan profesional dalam melaksanskan segala bentuk kegiatan dan usaha.
“Presiden Jokowi berkeinginan agar Indonesia dapat berperan sebagai poros maritim dunia. Visi besar kemaritiman ini, selain dilandaskan pada potensi alam dan geo-politik Indonesia, juga dilandaskan pada romantisme masa lalu, yaitu semangat untuk mengembalikan kejayaan nenek moyang sebagai bangsa pelaut yang pemberani. Dalam kerangka visi dan romantisme besar tersebut, maka upaya untuk memberikan perlindungan penuh secara hukum, HAM dan Kelembagaan kepada para Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak terelakkan,” tegas Gabriel.
Adapun susunan kepengurusan APMI-SKP antara lain, Dewan Penasehat: Mayjen Mar (purn) Buyung Lalana; Dewan Pembina: Ketua Martinus Gabriel Goa, Anggota Marselino Nofri Kasenda, Anggota Kornelis K. Saran, SH, Paskalis Ascara da Cunha, SH, Ir. Robert Lama Nepa, Sonya Helen Sinombor, Sandra Nangoi, SH, Dwijaya Agus Susanto.
Dewan Pengawas APMI-SKP: Lambertus Roby Rening, SE, Ketua Umum Edward Argus Semara, SE, Sekretaris Jenderal F.X. Ellyas Nyoman, Bendahara Umum: TM. Rannu Jacobs dan sejumlah divisi sesuai kebutuhan. ***
