Anggota Komisi D, DPRD Kota Malang Minta Fraksi PKS Cermati Raperda APBD

IMG 20241126 090147 - Zonanusantara.com
sosmed-whatsapp-green
Zonanusantara.com Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Kota Malang – Anggota Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Asmualik meminta kepada semua anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk mencermati Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota setempat, tahun 2025.

“Diharapkan semua anggota fraksi PKS mencermati Penggunaan APBD, jangan sampai penggunaannya tidak tepat sasaran,” ucap, Asmualik, Senin (25/11/2024).

Menurut Asmualik, APBD Kota Malang tersebut harus di fokuskan untuk penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat, seperti mengatasi permasalah banjir yang kerap terjadi, dan meningkatkan mutu pendidikan.

“Selain penyelesaian permasalahan di masyarakat, pendidikan juga menjadi perhatian, Kota Malang kan Kota pendidikan, jangan sampai kurang perhatian atau kurang anggaran, penggunaannya juga tepat,” jelasnya.

Baca Juga :  Menyoal Pergantian Hakim MA

Akan tetapi, lanjut Asmaulik, untuk Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), juga menjadi fokus penganggaran di agenda pendidikan Kota Malang.

“Paud juga manjadi perhatian kami, terutama guru paud yang menangani usia emas anak-anak, jadi kesejahteraan guru paud menjadi perhatian kami,” terangnya.

Selain itu, lanjut Asmualik, dengan adanya penyelarasan sekolah swasta dengan sekolah negeri yang dinilai terlalu timpang. Ketimpangan itu menimbulkan perubahan polemik.

“Penyelarasan itu penting, jangan sampai ketika PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) menimbulkan masalah, untuk pembangunan dan sebagainya diharapkan semua Anggota komisi lebih cermat,” pintanya.

Sebab, tambah Asmualik, sudah menjadi perhatian partai PKS untuk serius mengawal penganggaran di APBD Tahun ini, sehingga angggaran untuk masyarakat bisa tercapai dan terpenuhi.

Baca Juga :  Dinas Kesehatan Rayakan Hari Kesehatan Nasional dengan Jalan Santai, Pj. Bupati Bone Dorong Transformasi Kesehatan dan Dukungan Penuh untuk Indonesia Maju

“Jadi, indikasi jika penganggaran tepat sasaran itu dengan jumlah Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) yang tidak besar, belanja pegawai menuju ke standar Pemerintah yaitu 30 persen,” tegasnya

“Kalau sekarang masih tinggi, diperlukan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), sehingga presentasi bisa kecil, atau kalau tidak bisa ditingkatkan PAD nya, maka belanja pegawai yang diturunkan,” imbuhnya.

Ikuti Zonanusantara.com untuk mendapatkan informasi terkini.
Klik WhatsApp Channel & Google News

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *