BONE–Dalam acara diskusi publik Ngopi Bone yang bertema “Makkunrai Mappatentu” di Bunir Cafe, Minggu malam, 08 September 2024 Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone, Rohzali Putra Badaruddin, SH, mengungkapkan pentingnya peran perempuan dalam demokrasi. Diskusi yang diselenggarakan oleh Boneku.com ini turut menghadirkan beberapa pembicara lain, di antaranya Abd. Azis, Komisioner KPU Bone; Ernida Mahmud, mantan Komisioner KPU dan Bawaslu Bone; Sri Rahayu Usmi, Ketua Apdesi Sulsel; serta Zuhdi, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Bone yang mewakili Pj. Bupati Bone.
Rohzali, dalam pemaparannya, mengungkapkan bahwa berdasarkan data daftar pemilih, jumlah pemilih perempuan di Kabupaten Bone lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki. “Ini adalah peluang besar bagi perempuan untuk mengambil peran dalam menjaga integritas demokrasi. Saya meminta agar perempuan bisa mengatakan tidak terhadap politik uang, politik hoaks, dan politik identitas,” ujarnya dengan tegas.
Lebih lanjut, Rohzali menekankan bahwa partisipasi perempuan dalam politik kini telah mengalami perubahan signifikan. Jika dahulu perempuan kerap hanya menjadi objek politik, kini mereka telah bertransformasi menjadi subjek yang aktif. “Perempuan harus berhati-hati agar tidak terjebak menjadi pelaku yang merusak demokrasi. Kita harus memastikan pilkada ini sebagai momentum untuk mempersiapkan masa depan demokrasi yang lebih baik bagi anak cucu kita,” tuturnya.
Diskusi malam itu berlangsung dinamis, dengan para pembicara lainnya juga menambahkan pandangan mereka terkait peran strategis perempuan dalam demokrasi. Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk aktivis, akademisi, dan masyarakat umum, yang semuanya bersepakat akan pentingnya peran perempuan dalam menciptakan demokrasi yang bersih dan berintegritas.
Dengan dukungan berbagai pihak, harapan akan meningkatnya kesadaran politik perempuan di Kabupaten Bone terus digaungkan melalui berbagai forum diskusi seperti Ngopi Bone, yang menjadi wadah edukasi politik bagi masyarakat. (*)
