Catatan : Yosef Naiobe, Jakarta.
Esensi pemimpin dan penguasa dua hal yang berbeda. Pemimpin bertindak untuk mengatur, menggerakkan, mengarahkan dan menuntun bawahannya dengan penuh kebijaksanaan untuk mencapai cita-cita serta tujuan bersama. Sementara penguasa justru melaksanakan wewenangnya dengan tangan besi, penuh dengan intimidasi dan tekanan kepada pengikutnya.
Referensi di atas menuntun saya untuk mencoba mengurai sekelumit masalah yang terjadi di Syahbandar Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). Masalah yang terjadi sebenarnya adalah sebuah ekspektasi yang disulut oleh gaya kepemimpinan yang cenderung menabrak aturan ketimbang menjalankan roda pelayanan sesuai mekanisme dan peraturan sebagai pedoman atau rambu-rambu.
Kasus terbaru, penangkapan tiga kapal tongkang di wilayah itu sangat mencolok dan itu tidak saja menelanjangi kinerja Syahbandar Molawe, tapi secara tidak langsung menampar wajah serta mempermalukan pimpinanan di Kementerian Perhubungan. Sejumlah fakta membentangkan daftar masalah di Syahbandar Molawe sejak dikomando La Wilo. Dalam opini ini, saya tidak akan mengulas fakta-fakta tersebut lantaran sudah menjadi konsumsi publik.
Akan tetapi bisa dipersepsikan bahwa La Wilo, sebagai “nahkoda”dalam posisi tidak beres di wilayah tugasnya. Sebagi pemimpin, ia semestinya bekerja sesuai aturan bukan sebaliknya menabraknya. Syahbandar dengan obyek pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah hukum Kesyahbandaran Molawe ada persyaratan yang harus dipenuhi.
Seorang pemimpin dituntut untuk menemukan masalah yang ada di masyarakat dan mampu memberikan solusi terhadap setiap persoalan yang dihadapi bersama. Namun yang terjadi terapan gaya kepemimpinan yang ada di Molawe termasuk induk organisasinya di Kementerian Perhubungan, merupakan bagian dari masalah- masalah yang tercipta tanpa ada poltical will untuk memperbaikinya.
Semakin larut dibiarkan, rakyat patut bertanya. “Ada apa di balik pembiaran tersebut”. Hampir semua elemen masyarakat di Sultra telah berteriak lantang hingga sampai ke Mabes Polri agar segera ada penindakan terhadap Syahbandar Molawe. Suara rakyat seakan ikut tenggelam bersama sikap masa bodoh para pemangku kebijakan yang semestinya buka mata, buka telinga.
Pertanyaan terbesar dan dianggap urgen ditujukan kepada Pimpinan Kemeterian Perhubungan RI yang hingga kini belum menyikapi masalah yang melilit anak buahnya. Sebagai pemegang kekuasaan, harusnya segera mengambil sikap untuk mereda kegaduhan yg terjadi di semua kalangan baik masyarakat, politisi, pelaku Usaha sampai dengan aparat penegak hukum di provinsi Sultra.
Pembiaran terhadap kasus-kasus di Molawe, mengindikasikan La Wilo memiliki gaya kepemimpinan yang lemah sehingga diekspresikan keluar dengan cara cara vulgar dan tidak sesuai peraturan yang berlaku.
Pandangan para filsuf yang saya kutip dibawah ini akan membuka pemahaman kita, bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu bertindak.
Novelis Brazil, Paulo Coelho, mengungkapkan tiga hal pokok yang harus dipahami seseorang yang ingin menjadi pemimpin harus selesai dengan dirinya sendiri dalam hal materi, sosial dan afektif.
Orang yang telah selesai secara materi cenderung akan jauh dari praktik yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi dan memperkaya kelompok atau golongan sendiri, mereka akan terhindar dari perilaku koruptif dan akan memusatkan konsentrasi pada upaya menyelamatkan rakyatnya.
Jika seorang telah selesai secara sosial, akan menjalankan kepemimpinan dengan tulus dan mengabdi sepenuh hati bagi kepentingan banyak orang. Ia tidak membutuhkan pujian, sanjungan, pengakuan, penghormatan atau ingin dikenal orang ketika menjalankan tugas sebagai pemimpin. Tipe pemimpin ini lebih terbuka terhadap kritikan bahkan hinaan sekali pun.
Pemimpin yang telah selesai secara afektif akan menjalankan kepemimpinan sebagai sebuah tanggungjawab. Ia melaksanakan tugasnya dengan penuh pengorbanan bahkan mengorbankan keluarga maupun orang yang dicintainya demi kepentingan umum (bersama).
Konsep kepemimpinan yang disodorkan pria kelahiran Rio de Janeiro, 24 Agustus 1947 ini merupakan bentuk kepemimpinan yang ideal.
Adolf Hitler, pemimpin besar dan politisi Jerman dikenal sebagai pemimpin yang totaliter dan otokratik. Ia menjalakan kekuasaaanya dengan kekerasan.
Dibawah partai Nazi yang dipimpinnya, pria kelahiran Austria ini menjadi tokoh utama kediktaroran di Jerman dari tahun 1933 sampai 1945. Nasionalisme yang dibangun di Jerman pada waktu zaman Hitler adalah nasionalisme yang chauvinis.
Dengan semboyan Deutschland uber Alles (Jerman di atas segalanya), Hitler membantai berbagai suku bangsa termasuk bangsa arya dan Yahudi. Adolf Hitler menunjukkan kekuatannya (power) sebagai penguasa dan bukan seorang pemimpin.
Ia menggunakan kekuasaanya untuk menindas, menakut-nakuti bahkan membunuh secara keji semua orang yang bertentangan paham atau kepentingan dengannya.
Niccolo Machiavelli. Pria kelahiran Florence, 3 Mei 1469 ini merupakan seorang diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf renaisans.
Dalam tulisannya Machiavelli memberikan sebuah pertanyaan reflektif yang berbunyi: “Lebih baik dicintai atau ditakuti?, atau sebaliknya”. Banyak orang tentu memilih untuk dicintai dan ditakuti atau pun keduanya.
Dicintai karena penampilannya, kecerdasannya, kebaikan hatinya, harta kekayaannya atau juga dicintai karena memiliki kedudukan sosial yang tinggi di masyarakat.
Sebaliknya pemimpin yang ditakuti, karena kuasa yang dimiliki, jabatan yang diembannya atau karena kekuatan fisiknya dan lain sebagainya. Pada hakekatnya secara umum orang ingin dicintai.
Orang lebih cenderung memilih untuk dicintai karena merasa dirinya dihargai dan dihormati banyak orang. Ia merasa memiliki sesuatu yang “lebih” yang menyebabkan orang tertarik lalu mencintainya.
Konsep kepemimpinan seperti ini umumnya dijalankan oleh pemimpin yang berjiwa sosial dengan mengutamakan kepentingan umum. Ia rela mengabaikan kepentingan pribadi. Berbeda dengan pemimpin yang berwatak penguasa cenderung mengabaikan peraturan, dan lebih memilih bekerja di luar aturan yang berlaku.
