BELU,-Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Ketua Komisi I DPRD NTT, Julius Uly, bersama rombongan, Kamis, (6/2/2025).
Selain meninjau pengelolaan kawasan perbatasan, kunjungan ini juga membahas strategi penguatan PLBN sebagai pusat ekonomi serta tantangan yang masih dihadapi.
Dalam diskusi yang berlangsung, Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, menekankan bahwa PLBN bukan hanya sebagai pintu gerbang lintas negara, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi masyarakat perbatasan.
Namun, terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi agar kawasan ini lebih optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku usaha informal seperti porter, penyedia jasa rental, dan ojek.
“Pengaktifan kembali Pas Lintas Batas (PLB) oleh Pemerintah Timor Leste menjadi langkah penting untuk meningkatkan perdagangan di perbatasan dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Rika sapaan akrab Maria Fatima Rika.
Salah satu isu krusial yang disoroti dalam kunjungan ini adalah minimnya pasokan listrik yang stabil.
Rika mengungkapkan bahwa pemadaman listrik masih sering terjadi hingga dua hingga tiga kali sehari, yang berdampak langsung pada kerusakan peralatan mekanikal-elektrikal serta terganggunya aktivitas lintas batas.
“Kami berharap ada perhatian lebih dari pemerintah untuk memastikan pasokan listrik yang stabil. infrastruktur dasar seperti ini sangat vital bagi kelancaran operasional di PLBN,” jelasnya.
Selain isu ekonomi dan infrastruktur, Julius Uly juga menegaskan pentingnya pengawasan di kawasan perbatasan, terutama terkait peredaran narkoba dan penyelundupan barang ilegal.
“PLBN Motaain memiliki posisi strategis, sehingga perlu ada pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi lintas sektor untuk mencegah penyalahgunaan jalur perbatasan,” tegasnya.
Julius juga menyoroti perlunya penerapan hukum yang tegas agar kawasan ini tetap kondusif bagi aktivitas perdagangan yang legal.
“Kita harus memastikan bahwa kawasan perbatasan ini tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga aman dan terkendali dari ancaman kriminalitas lintas negara,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi I DPRD NTT berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung penguatan PLBN Motaain, baik dari aspek infrastruktur, ekonomi, maupun keamanan.
Julius menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan pihak terkait sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan strategis yang tepat guna.
“PLBN Motaain memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi perbatasan. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan kebijakan yang tepat, kawasan ini bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar,” pungkasnya.
Kunjungan ini diakhiri dengan sesi foto bersama, sebagai simbol komitmen DPRD NTT dan pengelola PLBN Motaain dalam mengembangkan kawasan perbatasan yang lebih maju, aman, dan sejahtera.
