HomeHukum & KriminalUsut Dana Hibah Baznas, Inspektorat Lakukan Audit

Usut Dana Hibah Baznas, Inspektorat Lakukan Audit

Foto : Cholik

ENREKANG, Dana hibah ABPD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan sebesar Rp 800 dari total Rp 1,5 m dipersoalkan masyarakat termasuk LSM di daerah itu. Bahkan untuk mencaritahu penggunaan anggaran tersebut kini Inspektorat mulai melakukan pemeriksaan keuangan yang dipergunakan Baznas Enrekang.


“Pemeriksaan Laporan keuangan serta penggunaan anggaran oleh Baznas Enrekang terkait temuan BPK sebesar 800 juta serta keseluruhan total 1,5 milyar juga tetmasuk kita audit,”kata Irbang Inspektorat Saharuddin ,MSi (21/7).

Saharuddin menjelaskan, tim sedang bekerja keras untuk memenuhi target waktu sebelum Paripurna LKPj 2020,” ujarnya.

Ia menambahkan pada saat LHP nanti, Baznas sudah siap disampaikan ke DPRD.

“Sesuai undangan dewan, maka dari LHP Baznas tersebut kembali rapat dengar pendapat di DPRD termasuk para komisioner Baznas Enrekang,” tambah Saharuddin.

Langkah Inspektorat Enrekang selaku tim audit Inernal daerah bekerja setelah DPRD Enrekang menolak LHP Baznas yang disampaikan ke dewan dalam kaitan LKPj Bupati 2020. Saat itu Baznas dinilai telah gagal melakukan kepatuhan permintaan laporan oleh BPK.


 

“iya selaku mitra Baznas Enrekang, dewan meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan kita sepakati apapun hasilnya jika didapati pelanggaran kita cacat seperti apa adanya,”jelas Saharuddin.

 

Pamor pengurus Baznas mulai tercoreng setelah muncul kepengurusan jilid II dilantik Bupati Enrekang yang diisi 3 orang pengurus lama periode 2016-2021 ustaz Dr.Ilham Kadir,MA,ustaz Baharuddin,MM,ustaz Kadir Lessang MAg.

 

Dana yang dikelola lembaga keagamaan ini ditengarai oleh warga dan LSM jika pengelola Baznas Enrekang tak paham

dalam mengelola dana ummat, akibatnya ada dugaan disalahgunakan.

 

 

Terkait isu memanas dana THR 20 juta untuk sekretaris Baznas yang diungkap dewan Djayadi Sulaeman (jabatan ini tidak ada di strukturnya) telah dibantah oleh ustaz Dr. Ilham Kadir, MA disertai share data2 baru yang berbeda data saat di dewan.

 

Alih alih data tak resmi itu belum tandangan Baznas Enrekang. Komisioner berjumlah 5 orang termasuk ketua didalamnya.”uang dua puluh juta THR itu, untuk 4 orang komisioner bukan seorang, jadi masing masing terima THR 5 juta,” katanya.

 

 

 

 

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


TERBARU