KEFAMENANU,- Deputi pengelola batas wilayah negara, Doktor Robert Simbolon, M.Pa, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.
Kanker tersebut, dilakukan bersama Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten TTU di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kamis (19/1/2023).
Robert Simbolon mengatakannya, kunker tersebut untuk meninjau secara langsung proses pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) Napan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019.
Simbolon menjelaskan, sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2019, tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan pembangunan PLBN.
Berdasarkan Inpres tersebut pula, ungkap Simbolon, tugas deputi pengelola batas wilayah negara adalah melakukan koordinasi proses pelaksanaan pembangunan dan melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pembangunan PLBN.
Oleh karenanya, demikian Simbolon, kedatangan pihaknya bersama seluruh jajaran terkait terutama kementerian PUPR bersama Bupati, Wakil Bupati dan ketua DPRD Kabupaten TTU untuk melihat tahap kedua, kegiatan-kegiatan yang dipandang sangat prioritas untuk dikerjakan.
“Artinya prioritas dalam arti pekerjaan-pekerjaan yang langsung mendukung percepatan operasionalisasi PLBN Napan,”imbuh Simbolon.
Memang, aku Simbolon, terdapat item-item pekerjaan lain yang akan terus dikerjakan sampai akhir tahun anggaran. Tetapi ada beberapa pekerjaan yang diharapkan bisa didahulukan sehingga PLBN Napan secepatnya dioperasionalisasikan.
“Progres di lapangan cukup menggembirakan. Hasil pantauan secara bersama bahwa sesuai dengan rencana dan target yang sudah ditetapkan oleh bapak Kementerian PUPR dari jajaran beliau, semua sudah terlaksana dengan baik,”timpalnya menjawab wartawan.
Ia mengemukakan, kemampuan anggaran yang tersedia bahwa dalam 2 tahun terakhir mengalami tekanan keuangan negara.
“Tapi prinsipnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran semua sudah tercapai hanya memang seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa komponen bangunan yang kita minta untuk bisa secepatnya dikerjakan untuk memparipurnakan terbangunnya tata kelola pelayanan lintas batas seperti jalur keberangkatan ke negara sebelah (Timor Leste-red) dengan jalur kedatangan dari negara sebelah ke negara kita (Indonesia-red) harus segera dipisah untuk memastikan keamanan PLBN Napan,”demikian Simbolon.
Menurutnya, item-item kegiatan sangat penting untuk dilaksanakan karena PLBN merupakan satu objek vital nasional yang merupakan range area terbatas yang tidak bisa dibiarkan terbuka begitu saja. Seperti pintu gerbang, plang/papan nama, tembok penahan, juga faktor pendukung keindahan kawasan PLBN lainnya.
“Penyediaan sarana prasarana berupa meubeler dan furniture juga perlu. Kami tadi sudah sepakat untuk disediakan,”tukasnya.
Lanjut Simbolon menambahkan, tahun ini jajaran Kementerian PUPR sudah menyiapkan satu paket kegiatan untuk dilaksanakan ditahap kedua ini dengan anggaran yang sudah cukup hanya, mungkin nanti masih akan diskusikan lagi untuk memenuhi bebera item pekerjaan lainnya.
“Misalnya untuk kepentingan pimpinan nasional kita pada saatnya nanti untuk mau meresmikan perlu ada sarana untuk mendukung mobilisasi dimana helikopter untuk mendarat dalam hal ini Hely Pad. Termasuk sarpras untuk pengembangan kepentingan ekonomi masyarakat berupa pasar. Karena semua PLBN kita selalu dilengkapi dengan pasar PLBN untuk menyediakan kesempatan bagi warga setempat untuk berdagang,”pungkasnya.
