MALANG – Temuan MCW terkait dugaan penyelewengan pendistribusian dana bantuan pangan non tunai (BPNT) mendapat tanggapan serius dari pemerintah daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Wakil Bupati Malang, H. Didik Gatot Subroto menginginkan temuan tersebut dilakukan investigasi. Menurutnya jatah yang diterima warga, yakni 15 kilogram beras, satu kilogram telor, dan ½ kilogram kacang hijau, menjadi beras 10 kilogram beras, ½ kilogram telor, dan ¼ kilogram kacang hijau segera terungkap.
“Lakukan, lanjutan investigasi, buka bukti-buktinya, agar dapat diproses secara hukum,” ucap Didik, Rabu (23/6).
Sebelumnya Malang Corruption Watch (MCW) mengendus dugaan pemotongan BPNT di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, yang diduga dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Selorejo.
Menurut Didik, jika semua bukti-bukti sudah terkuat, dan data-data sudah dikantongi, diharapkan dapat dijadikan sebagai alat hukum dan bahan pemberitaan.
“Saat ini, tidak ada tanggapan rilisnya perlu pembuktian, agar tidak salah bicara,” tegasnya.
Terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti menyampaikan, jika Inspektorat Kabupaten Malang akan melakukan penelusuran dan penyidikan atas kasus dugaan pemotongan BPNT tersebut.
“Ya kita telusuri,” tegasnya singkat.
Di sisi lain, Camat Dau, Eko Margianto mengaku, jika dirinya tidak mengetahui adanya permasalahan tersebut.
“Terima kasih atas informasinya, dan akan kami tindak lanjuti cross cek ke lapangan mas,” tandasnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus dugaan pemotongan BPNT tersebut.
Apalagi, Kepala Desa (Kades) Selorejo, Kecamatan Dau, Bambang Soponyono membantah tudingan pemotongan BNPT oleh BUMDes, karena tidak semuanya warga mengambil BPNT tersebut ke E-Warong.
