Home Hukum & Kriminal Gugat Gono-gini, Bos Sardo Swalayan   Dilaporkan ke Polda Jatim 

Gugat Gono-gini, Bos Sardo Swalayan   Dilaporkan ke Polda Jatim 

Tatik Suwartiatun dan kuasa hukumnya serta putra bungsunya di Polda Jatim

MALANG  – Bos Sardo Swalayan Kota Malang,  Imron Rosyadi dilaporkan ke Polda Jatim oleh mantan istrinya,  Tatik Suwartiatun.  Sebab dia dituduh  membuat keteran palsu terkait asal usul harta gono gini.

Selain Imron Rosyadi, saudara dan kerabatnya juga ikut dilaporkan ke Polda. Di antara saudara kandung Imron Rosyadi yang dilaporkan itu adalah Drs Choiri dan Fanqni. Sedangkan kerabat Imron yang juga dilaporkan adalah Nafsiah dan Basori.
Menurut Tatik Suwartiatun saat didampingi kuasa hukumnya, Heli SH MH, Minggu (8/11/2020)  mantan suaminya dan saudaranya itu dilaporkan karena dinilai memberi keterangan palsu terkait harta gono gini senilai Rp 52 miliar. Begitu juga dengan Nafsih dan Basori.

Lantas Heli menceritakan kronologis peristiwa tindak pidana  yang dituduhkan pada mereka. Menurut dia, Imron Rosyadi dan Tatik menikah 1988.
Lalu tahun 1995 Imron dan Tatik membeli tanah kosong  seluas 261 M2 di Jalan Gajayana No 500. Setelah itu buka usaha Sardo Swalayan Malang.

Usaha tersebut berkembang dengan pesat dan sukses. Sehingga mampu membeli tanah di samping dan belakang Sardo Swalayan Malang. Bahkan bisa membeli tanah dan  membangun Sardo di Pandaan.
Pada tahun 2009, Tayik dan Imron bercerai. “Kala itu klien kami (Tatik Suwartiatun) tak mempersoalkan masalah gono gini karena yakin akan diberikan pada kedua anaknya,” kata dia.

Namun  keyakinan itu sirnah. Sehingga Tatik mengajukan gugatan gono gini tahun 2018 di PA Malang. Dalam proses itu muncul gugatan intervensi dari Choiri dan Fanani.
“Mereka mengaku bila Sardo Swalayan Malang dan Sardo Pandaan miliknya. Alasannya, pendirian usaha Sardo tersebut berasal dari penjualan tanah warisan orang tua mereka dengan membawa bukti putusan dari PN Bangil,” jelas dia.

Setelah bukti itu dicek, kata Heli, ada Akta Kesepakatan yang dibuat tahun 2016 antara Imron dan saudaranya, Choiri serta Fanani. Itu dibuat di notaris yang berkantor di Karawang, Jabar tanpa sepengetahuan Tatik selaku istri Imron.

Isi akta tersebut dinilai Tatik tidak benar. Sebab, tidak sesuai fakta. Apalagi didasarkan pada keterangan dua saksi yaitu Nafsiyah dan Basori yang merupakan kerabat mereka.
“Mereka mengatakan bila Sardo Swalayan Malang dan Pandaan dibeli dari  hasil penjualan tanah warisan. Bahkan mereka menerangkan kalau ibu mantan suaminya itu mendapat bagi hasil tiap bulan dari pengelolaan Sardo Malang dan Pandaan,” jelas dia.

Menurut dia, keterangan itu palsu. “Sebab, Sardo Malang didirikan tahun 2000 dan Sardo Pandaan tahun 2013.  Sedangkan ibu dari mantan suami klien kami itu sudah meninggal tahun 1996,” jelas Heli.
Karena itu, Tatik yang juga didampingi anak bungsunnya itu melaporkan Imron Rosyadi bersama saudara dan kerabatnya itu ke Polda Jatim. “Kami ingin menuntut keadilan,” katanya.

Swalayan yang disengketakan

Sementara itu, Imron Rosyadi saat dikonfirmasi terkait kasus tersebut tak membantah bila dilaporkan ke Polda. Menurut dia,  ada dua laporan Tatik yaitu  nomor 741 tentang sumpah palsu ibu Nafsiyah dan nomor 698 pemalsuan surat.
“Laporan Tatik di Polda nomor lpb/698/IX/Res 1.9/2020/SPKT/Polda Jatim tgl 4-9-2020 pelapor Tatik Suwartiatun terlapor Nafsiyah. Berdasarkan putusan 73/pdt g/2019/pn mlg rumah di araya bukan harta gono gini,” jelas dia.

Menurut dia  dalam Putusan PA no 1981/pdt g/2018/pa mlg gugatan Tatik ditolak.  “Sedangkan tentang  Sardo Pandaan dan Sardo Malang berdasarkan putusan no 65/pdt g/2018/pn bil adalah bukan gono gini sedang  gugatan Tatik di PA tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan ini dikuatkan PTA Surabaya,” ungkapnya.

Dan saat ini, kata dia,  Tatik sedang  kasasi. Itu pun belum memperoleh  putusan dari MA. “Asal usul atau cikal bakal tanah Sardo menurut versi Tatik dibeli saat kawin dengan Imron maka dianggap gono gini  padahal tanah itu dibeli oleh keluarga Imron dari hasil jual tanah dan toko mebel di Pasuruan  milik ibu Maryam jadi berdasarkan pasal  35 (2) dan pasal 36 (2) UU no 1/1974 ttg perkawinan  merupakan harta bawaan suami dan menjadi kewenangan suami,” tegas dia.

Sedangkan isteri kata dia tidak berhak apapun.   “Kalo ttg laporan Polda isinya ttg sumpah palsu dan pemalsuan surat dan saat ini sedang dalam penyelidikan Polda utk mencari apakah ada atau tidak ada perbuatan pidana dan dari bukti yg dimiliki Imron telah terbukti bahwa saksi Nafsiyah  menerangkan  sesuai fakta ttg asal uang pembelian tanah Dinoyo yg sekarang jadi Sardo itu,” jelas dia.

Sedangkan tentang keterangan dalam akta,  tegas dia, sesuai fakta kepemilikan bersama  maka dlm putusan no 40/pdt bth/2020/pn bil dinyatakan Tatik tidak dapat membuktikan hak kepemilikan Sardo. “Sehingga gugatan perlawanan ditolak dan Tatik banding ditolak dan sekarang kasasi belum memperoleh putusan MA,” pungkasnya.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU