BONE–Ketua Pembina Yayasan Universitas Andi Sudirman, Andi Harni, SST, turut ambil bagian dalam Pertemuan Nasional Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) yang digelar di Kampus Universitas YASRI dan Grand Cempaka Hotel, Jakarta Pada Jumat hingga Minggu, 8-10 November 2024. Acara ini juga dirangkai dengan Workshop Kurikulum Outcome-Based Education (OBE) serta Seminar Nasional bertajuk “Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Era Digital.” Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pembicara penting, termasuk Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai dan Prof. Dr. Rer. Nat Abdul Haris, M.Sc, Dirjen Pendidikan Tinggi, yang berbicara mengenai kebijakan Kurikulum Hukum di era digital.
Sebagai seorang tokoh pendidik, Andi Harni menyambut antusias kegiatan ini. Ia meyakini bahwa reformasi hukum dan HAM yang tanggap terhadap perkembangan teknologi dan era digital memiliki urgensi yang tak terbantahkan, terlebih untuk mencetak lulusan hukum yang siap menghadapi tantangan global. “Era digital menuntut kita memperbaharui pola pikir dalam Pendidikan Hukum, sekaligus menyesuaikan kurikulum agar lebih praktis dan relevan bagi masyarakat modern,” ujar Andi Harni.
Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan mendiskusikan perkembangan terkini di bidang hukum dan HAM, memetakan isu-isu penting dalam merespons era digital, serta merumuskan pemikiran-pemikiran strategis di bidang hukum untuk pemerintahan baru Indonesia. Implementasi kurikulum OBE menjadi sorotan utama dalam workshop ini, di mana para pemimpin perguruan tinggi hukum mendiskusikan langkah-langkah menyusun kurikulum yang mampu menjawab tantangan di era digital.
Selain menjadi ajang diskusi, pertemuan ini juga berfungsi sebagai sarana jejaring yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di bidang hukum dan HAM. Dengan kehadiran Menteri HAM Natalius Pigai sebagai pembicara utama, diskusi semakin menarik perhatian para akademisi dan praktisi hukum, yang berusaha memahami dampak dan peran hukum dalam masyarakat digital yang semakin maju.
Sebagai Ketua Pembina Yayasan Universitas Andi Sudirman, Andi Harni berharap pertemuan ini dapat memberikan wawasan baru bagi perguruan tinggi hukum di seluruh Indonesia untuk beradaptasi secara efektif terhadap perkembangan zaman. Ia pun mengungkapkan bahwa Universitas Andi Sudirman berkomitmen kuat untuk mengintegrasikan kurikulum berbasis capaian (OBE) yang responsif terhadap perkembangan hukum dan HAM di era digital, menciptakan lulusan hukum yang kompeten, berdaya saing, dan peka terhadap isu-isu kemanusiaan.
Dengan agenda yang padat dan diskusi mendalam, Pertemuan Nasional APPTHI dan Workshop Kurikulum OBE ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan hukum Indonesia.
Lebih lanjut, Andi Harni, SST, sebagai pimpinan PT Universitas Andi Sudirman mengungkapkan hal penting yang dibicarakan mengenai urgensi reformasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa berbagai dampak positif, seperti kemudahan akses informasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Namun, di sisi lain, muncul tantangan baru yang signifikan, terutama terkait dengan privasi, keamanan data, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Bahkan di era serba digital ini, kebutuhan akan reformasi hukum dan HAM kian mendesak. “Perkembangan teknologi memang mempermudah banyak hal, namun juga mengharuskan kita menghadapi masalah-masalah baru, terutama dalam hal kejahatan digital atau cybercrime. Kasus penipuan berkedok investasi digital seperti Binomo dan Quotex adalah contoh nyata dampak negatif yang membutuhkan penanganan serius dari aspek hukum,” beber Andi Harni.
Tantangan Kejahatan Digital dan Peran Perguruan Tinggi
Kejahatan siber merupakan sisi gelap dari perkembangan teknologi yang harus ditanggapi dengan serius. Di Indonesia, kasus-kasus penipuan investasi bodong sering kali merugikan masyarakat secara finansial dan emosional. Andi Harni menjelaskan bahwa kejahatan ini sudah memasuki kategori extraordinary crime, yang menuntut perhatian khusus dari penegak hukum dan akademisi.
Universitas Andi Sudirman, bersama dengan institusi pendidikan tinggi lainnya, merespons tantangan ini melalui pembaruan kurikulum hukum yang berfokus pada era digital. Didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perubahan kurikulum ini bertujuan agar para lulusan mampu menghadapi kompleksitas hukum di masa depan dan memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu HAM yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi.
“Kurikulum bukan hanya sebagai alat transfer pengetahuan dari generasi ke generasi. Ia harus mampu menjadi jembatan yang mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan membekali peserta didik untuk berkontribusi secara positif dalam dunia global yang semakin digital,” ungkap Andi Harni.
Harapan di Tengah Transisi Kepemimpinan Nasional
Dalam seminar ini, Andi Harni mengungkapkan harapannya agar pemerintah yang baru, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan segera menyusun regulasi yang menciptakan lingkungan digital yang aman dan adil. Pemerintahan baru diharapkan mampu merespons dengan kebijakan yang inovatif dan regulasi yang progresif demi melindungi hak-hak warga negara di era digital.
Lebih lanjut, perguruan tinggi juga ditantang untuk ikut berperan aktif. Dengan kebijakan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan dunia digital, para mahasiswa hukum diharapkan dapat mengantisipasi dan menangani tantangan hukum di masa depan. Diskusi-diskusi konstruktif antara akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diharapkan dari seminar ini, terutama dalam hal Strategi reformasi hukum yang berfokus pada HAM dan perlindungan privasi individu di ruang digital.
Seminar ini menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi. Dengan berbagai pandangan dari ahli, pertemuan ini diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperkuat kebijakan kurikulum pada perguruan tinggi hukum, untuk membangun masyarakat yang adil dan menghargai HAM di tengah kemajuan digital yang pesat. (*)
