HomeHukum & KriminalTuntut Aparat Penegak Hukum Usut Dana Hibah di Baznas, LSM Perkara Gelar...

Tuntut Aparat Penegak Hukum Usut Dana Hibah di Baznas, LSM Perkara Gelar Aksi Demonstrasi

Demonstran di Enrekang, Sulawesi Selatan

ENREKANG, Elemen masyarakat yang menamakan diri Pergerakan Koalisi Rakyat (Perkara) mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan untuk diproses.


Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar belum lama ini. Dalq aksinya perkara mempertanyakan

hasil audit pengelolaan dana Baznas Enrekang yang diterima dari hibah APBD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Hibah sebesar Rp 1,5 m ini diduga ada temuan sebesar Rp 80 juta.

Koordinator lapangan Risman mengatakan DPRD Enrekang lemah dan tidak punya power memaksa Inspektorat melakukan audit secara signifikan. Hal tersebut terkait managemen pengelolaan keuangan yang dilakukan pengurus Baznas Enrekang yang tidak memuaskan masyarakat.

“Permintaan ke inspektorat dalam melakukan pengauditan yang diberikan jangka waktu sampai tanggal 23 juli 2021 tidak dilakukan oleh inspektorat dengan alasan belum ada intruksi tertulis dari Bupati Enrekang,”kata Risman (22/7).

Kata dia, Gerakan LSM Perkara meminta kejelasan Inspektorat, karena belum melakukan audit terkait anggaran yang dikelola Baznas dan juga hasil temuan BPK senilai 800 juta yang tidak mampu di pertanggung jawabkan Baznas Enrekang.


Ada kesan pula, Bupati Enrekang juga tebang pilih soal pengembalian beasiwa yang telah didapati publik diterima beberapa oknum pejabat,” tandasnya.

Risman berharap Dewan merevisi Perda dan Perbup Baznas agar kejanggalan tidak membuka peluang penyelewengan.

Risman menegaskan, penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh oknum Baznas Enrekang.

Ia mengaku hasil investigasi yang dilakukan menemukan ada kejanggalan pada realisasi penggunaan anggaran dana hibah APBD 2020, seperti belanja pegawai /pengurus menghabiskan anggaran senilai Rp. 1.316.350.000 yang tidak terperinci.

“kami curiga uang itu disalah gunakan oleh oknum baznas dan seharusnya ditindak lanjuti penegak hukum dari Polres dan Kejari agar praktek indikasi korupsi di Baznas ini bisa terungkap dan memberi efek jera, dan tidak mencederai nilai-nilai islam di tubuh baznas,”akunya.

LSM Perkara menyampaikan beberapa tuntutan yakni mendesak inspektorat melakukan audit, mendesak DPRD Enrekang menindaklanjuti hasil rekomendasi pansus ke pemda serta meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran Baznas Enrekang

Ketua tim audit Inspektorat Syahruddin,Msi saat menemui pendemo mengatakan, hingga saat ini belum menerima disposisi pemeriksaan dana hibah termasuk dana ummat yang dikelola Baznas Enrekang.

Kata Syahruddin, secara lembaga Pengawasan dan pembinaan selaku pembantu bupati, belum ada disposisi bupati Enrekang atas pengajuan surat pemeriksaan yang dikirim baznas Enrekang.

“Selaku pemantu bupati, Inspektorat hanya menerima tembusan surat soal permintaan Baznas saja tapi belum ada disposisi perintah bupati untuk pemeriksaan,”kata Irbang Inspektorat Syahruddin,Msi.

Sementara kasi intel Kejari Andi Saenal A.Amus, SH mengatakan pengelolaan dana tidak transparan sehingga timbul persepsi masyarakat.

 

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


TERBARU